Komitmen Indonesia Menghadapi Hoaks di Era Pemilu Digital 2024

Baca tentang langkah-langkah progresif Menkominfo dan Polri dalam memerangi penyebaran hoaks jelang Pemilu 2024

Oleh: Lusiana Haryanti
kominfo menteri budi arie berantas hoax

Di tengah maraknya gelombang digitalisasi, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia tercatat sebagai ajang demokrasi yang diwarnai oleh tantangan signifikan, yaitu penyebaran hoaks. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan telah mengidentifikasi 203 isu hoaks yang beredar di platform digital hingga awal Januari 2024. Jumlah ini mencerminkan betapa ruang digital menjadi medan baru bagi penyebaran informasi yang menyesatkan.

Persebaran hoaks ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran, namun juga memicu tindakan nyata. Polri, sebagai institusi penegak hukum, memperkuat kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi fenomena ini. Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menekankan pentingnya menjaga keamanan ruang digital, terutama saat tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Inisiatif ini bukan hanya bertujuan mencegah penyebaran hoaks, tetapi juga memastikan pemilu berlangsung dalam suasana yang kondusif dan informatif.

Dengan 76,36% penduduk Indonesia aktif di internet, dan 69,6% di antaranya adalah pengguna media sosial, kebutuhan akan pengawasan ruang digital menjadi semakin mendesak. Situasi ini semakin kompleks mengingat survei Kominfo pada tahun 2019 yang menunjukkan 67,2% hoaks di media sosial berpusat pada isu politik. Fenomena ini mencerminkan bagaimana ruang digital dapat dimanfaatkan untuk mengubah persepsi publik dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat.

Menteri Kominfo, Johnny G Plate, menambahkan bahwa nota kesepahaman dengan Polri meliputi pertukaran data, pencegahan penyebaran informasi terlarang, dan peningkatan sumber daya manusia untuk menegakkan hukum di ruang digital. Inisiatif ini bertujuan untuk menghormati etika politik dan menghindari disinformasi yang dapat merusak integritas pemilu.

Keseluruhan upaya ini menandai langkah penting dalam menjaga keamanan dan keaslian informasi yang beredar di ruang digital. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Indonesia berupaya menghadapi tantangan hoaks yang kian meningkat di era digital, demi memastikan Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan berintegritas.

Strategi dan harapan

Strategi penanganan hoaks ini tidak terbatas pada pencegahan dan penindakan saja. Pihak berwenang, termasuk Kemenkominfo dan Polri, menyoroti pentingnya pendidikan publik mengenai literasi digital. Kesadaran akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi kunci dalam upaya ini. Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan peran kontestan pemilu dalam menjaga etika berkomunikasi di ruang digital, mengajak mereka untuk tidak hanya berkampanye, tapi juga menyebarkan visi dan gagasan positif.

Lebih lanjut, kerjasama antara Kemenkominfo dan Polri meliputi pertukaran informasi yang relevan untuk menganalisis tren penyebaran hoaks. Dengan menggunakan data dan teknologi, keduanya berupaya memahami pola penyebaran informasi palsu, identitas pelaku, serta dampaknya terhadap opini publik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif hoaks, terutama yang berkaitan dengan isu politik dan sosial.

Di sisi lain, meningkatnya peran media sosial sebagai medium utama penyebaran informasi menimbulkan tantangan tersendiri. Platform digital menjadi sarana efektif untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan atau bertendensi politik. Dengan adanya 191,4 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, tantangan ini menjadi semakin kompleks.

Menghadapi situasi ini, masyarakat diimbau untuk menjadi konsumen informasi yang kritis. Tidak hanya mengandalkan sumber berita yang terpercaya, tetapi juga aktif memverifikasi informasi yang diterima. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kesadaran kolektif untuk membangun ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Komitmen bersama antara pemerintah, penegak hukum, kontestan pemilu, dan masyarakat secara keseluruhan menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang aman dan informatif. Dengan pendekatan yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk memastikan integritas Pemilu 2024, menjadikannya sebagai contoh demokrasi digital yang matang dan bertanggung jawab.

Komitmen ini tidak hanya berhenti pada pengawasan dan penindakan, tetapi juga pada pembangunan kesadaran dan literasi digital. Hanya dengan cara inilah kita dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan berintegritas, bebas dari pengaruh hoaks dan misinformasi.

Kabar Terkait